BANGKALAN, Lsmpakis.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, memicu tanggapan kritis dan mendalam dari Lembaga Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS). Ketua Umum PAKIS, Abdurrahman Tohir, menyampaikan pandangannya secara lugas, rasional, namun tetap proporsional.
PROGRAM YANG NIATNYA MULIA, TAPI APAKAH MEMANG ITU YANG DIBUTUHKAN RAKYAT?
Menurut Abdurrahman Tohir, secara prinsip dan niat, MBG adalah program yang sangat mulia.
“Dilihat dari sudut pandang seorang pemimpin yang ingin memberi makan rakyatnya, ini sungguh mulia. Namun pertanyaannya: apakah rakyat kita benar-benar hanya butuh diberi makan begitu saja? Bukankah jauh lebih mulia jika yang diutamakan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat?”
“Ketika rakyat sejahtera dan berpenghasilan layak, maka kebutuhan gizi anak secara otomatis dapat dipenuhi oleh orang tuanya sendiri — bahkan dengan kualitas yang jauh lebih bergizi dan sesuai kebutuhan, tanpa harus melalui mekanisme yang rumit,” lanjutnya.
ANGGARAN TERLALU KECIL, RENTAN KORUPSI, DAN TIDAK EFISIEN
PAKIS menyoroti rincian alokasi anggaran per porsi — total sekitar Rp15.000, di mana Rp5.000 diperuntukkan sebagai biaya pengelolaan, dan hanya Rp10.000 untuk bahan makanan. Nilai Rp10.000 tersebut pun dinilai sangat rentan dipotong di tengah jalan, sehingga nilai gizinya di lapangan bisa jauh lebih kecil dari yang seharusnya.
“Belum lagi jika dipotong di sana-sini oleh berbagai pihak. Apakah dengan nominal sisa yang tersaji, benar-benar tersaji makanan yang bergizi lengkap? Di lapangan, banyak laporan menu yang standar, jauh dari harapan ‘bergizi seimbang’ yang dijanjikan. Presiden mungkin melihat laporan rapi di atas kertas, namun realitas pelaksanaannya di bawah sangat berbeda.”
Mekanisme pelaksanaannya pun dinilai terlalu rumit dan justru membebani satuan pendidikan.
“Siswa harus menunggu jam makan khusus, proses belajar mengajar terganggu, tenaga sekolah tersita untuk mengurus distribusi makanan. Padahal, akan jauh lebih sederhana dan efektif jika anggaran tersebut disalurkan langsung ke sekolah atau dialihkan kepada orang tua siswa, lalu dikelola melalui kantin sekolah dengan pengawasan standar gizi yang ketat. Tidak ribet, kualitas gizi tetap terjamin, dan roda pendidikan tidak terganggu.”
PROGRAM UNGGULAN BERWAJAH POLITIS & PEMERATAAN KORUPSI
Pernyataan paling tegas dari PAKIS terletak pada analisis mendalam terhadap motif di balik program ini. Abdurrahman Tohir menyatakan:
“Secara pribadi maupun lembaga, kami menilai MBG adalah program yang secara namanya terdengar baik, namun berbau amis yang sangat kental — penuh nuansa politis, dan lebih mengarah pada praktik pemerataan peluang korupsi di seluruh lini anggaran negara.”
Hal serupa juga disoroti untuk program unggulan lainnya seperti KDMP dan Sekolah Rakyat.
“Sekolah yang ada saja kondisinya masih memprihatinkan. Cukup gratiskan biaya pendidikan di sekolah yang sudah ada, perbaiki fasilitasnya — itu sudah jauh lebih bijak daripada membuat program baru yang justru memecah fokus dan menyebar anggaran secara tidak efisien.”
Lebih lanjut, PAKIS menyoroti dampak ekonomi yang muncul di masyarakat:
“Karena pelaksanaan MBG, permintaan bahan pangan melonjak secara tidak wajar, harga sembako naik di mana-mana. Ibu rumah tangga semakin kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Sekolah sibuk mengurus distribusi makanan, sehingga fokus utama pendidikan justru terganggu. Padahal bangsa kita telah cerdas sejak lama — bukan karena program makan gratis, melainkan karena ketekunan belajar dan keteladanan para pendidik serta orang tua.”
JANGAN TULI TERHADAP ASPIRASI RAKYAT
“Yang sangat kami sayangkan: pemerintah seolah tuli, budeg, tidak mau mendengar masukan, kritik, maupun jeritan rakyat di lapangan. Program dipaksakan terus berjalan meski banyak celah dan keluhan yang mengemuka. Jika pola ini terus berlanjut, dan pengawasan lemah sehingga praktik korupsi merajalela di setiap jalur anggaran program unggulan ini, maka ketidakpuasan rakyat dapat memuncak — dan pada akhirnya, kekhawatiran terbesar kita adalah **potensi gejolak sosial hingga revolusi,” tegas Abdurrahman Tohir.
KESIMPULAN DAN SERUAN PAKIS
“MBG adalah program yang niatnya mulia, namun pelaksanaannya penuh kelemahan, anggarannya tidak proporsional, mekanismenya terlalu rumit, dan sangat rentan menjadi ladang korupsi yang merata di semua tingkatan. Oleh karena itu, program ini patut dievaluasi total dan dikaji ulang secara menyeluruh. Alihkan fokus utama: sejahterakan rakyat, naikkan daya beli, perbaiki pendapatan masyarakat. Maka rakyat akan mampu memenuhi kebutuhan gizinya sendiri dengan jauh lebih baik daripada apa yang program ini berikan.”
(ART).
