BANGKALAN, Lsmpakis.com – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, dan Wakil Bupati Bangkalan, Fauzan Jakfar ditunggu masyarakat dengan segala inovasinya di era efisiensi anggaran.
Mereka berdua sudah dilantik Presiden Prabowo. Bukan hanya simbol transisi kekuasaan, melainkan sebuah tonggak yang membawa sejuta harapan masyarakat Bangkalan pada kedua sosok itu.
Namun, di tengah euforia ini, tantangan besar mengintai. Pemerintah pusat, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, mengamanatkan efisiensi anggaran sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global dan domestik.
Instruksi ini meminta kepala daerah untuk membatasi belanja seremonial, perjalanan dinas, hingga honorarium, guna memastikan APBN dan APBD tepat sasaran.
Ada dua reaksi ketika mendapatkan tantangan, reaksi pesimis dan reaksi optimis.
Reaksi pesimis merupakan respons atas ketidakmampuan dengan perhitungan besarnya masalah atas kemampuan yang dimiliki, umumnya mengeluh serta mencari indikator kelemahan diri.
Sedangkan, para penggemar optimisme lebih melihat pada peluang dari munculnya sebuah tantangan.
Biasanya, kaum ini tidak mengeluh saja karena mengeluh dianggap hanya menghabiskan waktu. Semoga saja Bupati Lukman bukan dikategorikan yang pertama.
Meminjam kacamata optimisme persoalan strategi efisiensi, tentu saja bukan hal yang mudah.
Mengingat pemangkasan anggaran bahkan mencapai 50 persen di beberapa sektor.
Efek dominonya tentu saja ada, khususnya secara ekonomi.
Sebut saja perjalanan dinas, industri perhotelan, tour and travel serta event organizer mitra pemerintah daerah pasti akan terdampak dan bisnis mereka ikut turun.
Meskipun satu dua hal terdampak secara ekonomi, namun sudah waktunya pemerintah daerah memiliki strategi dalam melaksanakan serapan anggaran.
Lalu, bagaimana dengan kondisi Bangkalan?
Potensi daerah bisa dikembangkan. Itu strategi paling realistis.
Misalnya, dengan menunda atau memangkas proyek yang tidak prioritas atau yang kurang mendesak. Agar tidak boros.
Saatnya pemerintah mengoptimalkan sumber PAD, seperti pajak dan retribusi daerah, untuk menggantikan kekurangan yang berasal dari transfer pusat.
Kemudian, pemda Bangkalan bisa meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait pajak daerah untuk memperbaiki penerimaan PAD.
Lagi, pembangunan infrastruktur, pemda Bangkalan bisa mencari pendanaan melalui pinjaman daerah atau kerja sama dengan sektor swasta melalui investor untuk mendanai proyek pembangunan.
Saat ini pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program yang paling penting dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Contoh, sektor pariwisata juga bisa. Wisata Bangkalan meski belum sepopuler beberapa daerah lain, tetapi memiliki potensi besar terutama di bidang ekowisata dan wisata budaya. Keindahan alam seperti wisata pantai dan religi bisa menjadi daya tarik wisatawan.
Meskipun pendapat tersebut masih teori, namun bisa menjadi alternatif strategi dalam pengembangan potensi daerah.
Selain melirik potensi daerah, Bupati harus memiliki komunikasi yang baik antara eksekutif daerah dan pemerintah pusat merupakan kunci utama dalam menyusun anggaran yang efektif dan selaras dengan kebijakan nasional.
Kepala daerah dan jajarannya harus aktif berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa rencana anggaran yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional.
Dengan komunikasi yang intensif dan berkesinambungan, harmonisasi dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran dapat tercapai, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam alokasi dana dan mempercepat realisasi program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Selain komunikasi dengan pemerintah pusat, transparansi dalam proses penyusunan anggaran juga menjadi hal yang tidak kalah penting.
Masyarakat, terutama kalangan akademisi dan pakar di universitas setempat, harus memiliki akses terhadap informasi anggaran agar dapat memberikan masukan berbasis data dan riset.
Dengan melibatkan berbagai pihak, keputusan belanja daerah bisa lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan nyata, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi pembangunan daerah.
Pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya tentang bagaimana dana dapat terserap sepenuhnya, tetapi juga bagaimana dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.
Oleh karena itu, eksekutif daerah harus memiliki tim yang mampu menganalisis kebutuhan prioritas dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
Tanpa analisis yang matang, ada risiko belanja yang tidak efektif atau bahkan pemborosan anggaran yang justru merugikan daerah dalam jangka panjang.
Selain itu, nilai-nilai budaya organisasi dari sektor swasta, seperti profesionalisme, produktivitas, dan efisiensi, perlu diadopsi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.
Pola pikir bahwa penyerapan anggaran yang tinggi berarti kinerja maksimal harus mulai ditinggalkan.
Kasus-kasus korupsi yang marak di daerah sering kali terjadi justru karena adanya tekanan untuk menghabiskan anggaran tanpa pertimbangan efisiensi.
Kinerja pemerintahan daerah tidak seharusnya diukur hanya dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa efektif anggaran tersebut dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Efisiensi menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pemerintahan, di mana penggunaan dana yang optimal akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi tanpa harus membebani keuangan daerah.
Dengan menerapkan komunikasi yang baik, transparan dalam penyusunan anggaran, analisis kebutuhan yang matang, serta budaya kerja yang mengutamakan efisiensi dan profesionalisme, pemerintahan daerah dapat menjalankan fungsi anggarannya dengan lebih baik.
Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
So, Kepala daerah dituntut memiliki kreativitas pemimpin dalam mengatasi krisis.
Di sinilah letak ujian kepemimpinan sejati. Bupati harus mampu mengedepankan inovasi dalam menjalankan pemerintahan.
Bupati bukan hanya pelayan rakyat melainkan menjawab harapan masyarakat.
Di balik semua tantangan ini, masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap kepala daerah terpilih.
Kepala daerah tidak hanya dituntut untuk cerdas dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga harus mampu menjaga kredibilitas dan integritas mereka.
Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting untuk terus mengawasi, memberikan masukan, dan mendukung program-program yang dicanangkan oleh kepala daerah.
Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat, harapan warga terhadap kepala daerah terpilih dapat terwujud.
Ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari perjuangan.
Kini saatnya kepala daerah terpilih membuktikan bahwa mereka adalah pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman, membawa perubahan, dan menorehkan sejarah baru bagi Bangkalan.
Catatan Abdurahman Tohir: Ketua Umum Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis Kabupaten Bangkalan
