BANGKALAN, 19 Oktober 2026 (Lsmpakis.com) — Lembaga Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis (PAKIS) menyampaikan kajian strategis terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang menyalurkan dana hibah APBD kepada instansi vertikal pemerintah pusat. Kajian ini disusun sebagai cermin kepedulian publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
I. DASAR HUKUM DAN ATURAN TERKINI
Pemberian hibah dari Pemerintah Daerah kepada instansi vertikal pada dasarnya diatur dalam beberapa peraturan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 — yang kini menetapkan ketentuan lebih ketat, mewajibkan setiap hibah memenuhi syarat, rekomendasi, tujuan penggunaan, mekanisme penganggaran, hingga pertanggungjawaban yang jelas dan terukur.
Ketentuan hukum tersebut membolehkan pemberian hibah dengan tujuan mendukung pelayanan publik yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat di daerah. Namun, izin hukum bukan berarti izin tanpa batas dan tanpa mempertimbangkan skala prioritas.
II. FAKTA DI LAPANGAN: KONDISI PELAYANAN DASAR DI BANGKALAN
Saat ini, di Kabupaten Bangkalan masih ditemukan sejumlah kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi secara memadai:
- Infrastruktur jalan: sejumlah ruas jalan rusak telah bertahun-tahun belum diperbaiki;
- Pendidikan: gedung sekolah memerlukan revitalisasi, gaji guru paruh waktu belum dibayarkan — padahal ini merupakan kewajiban pemerintah;
- Kesehatan: fasilitas dan sarana kesehatan di beberapa wilayah belum memadai;
- Pengelolaan lingkungan: sistem pengolahan sampah belum berjalan secara optimal;
- Fasilitas pemerintahan: sejumlah kantor OPD dalam kondisi kurang layak digunakan;
- Ekonomi rakyat: pelaku UMKM masih membutuhkan dukungan dan pendampingan yang berkelanjutan di tengah tekanan ekonomi;
- Kapasitas fiskal: anggaran operasional dan kegiatan di setiap OPD relatif rendah dan terbatas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat minim, sehingga Kabupaten Bangkalan belum mandiri dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Di saat yang sama, kebijakan APBD Kabupaten Bangkalan mengalokasikan dana hibah bernilai miliaran rupiah kepada instansi vertikal yang pada dasarnya telah memiliki sumber pendanaan dari APBN. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar di kalangan masyarakat.
III. ANALISIS: LEGALITAS TIDAK SAMA DENGAN KEPANTASAN
Instansi vertikal seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI merupakan bagian dari pemerintah pusat. Seluruh kebutuhan operasional maupun pembangunan fasilitas mereka telah direncanakan dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketika Pemerintah Kabupaten Bangkalan ikut membiayai kebutuhan tersebut dalam jumlah besar, muncul beberapa catatan penting:
Pertama, masalah prioritas anggaran. Dana daerah yang terbatas seharusnya terlebih dahulu menjawab kebutuhan masyarakat yang paling mendesak di wilayahnya sendiri. Selama kebutuhan dasar rakyat belum terpenuhi secara layak, setiap alokasi dana besar di luar kebutuhan warga patut dipertanyakan urgensinya.
Kedua, risiko konflik kepentingan. Meskipun niat baik diduga ada, praktik ini dapat memicu persepsi publik yang kurang baik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengingatkan agar hibah kepada aparat penegak hukum dilakukan dengan sangat berhati-hati demi menjaga kemandirian penegakan hukum dari segala bentuk pengaruh.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka alasan mendasar mengapa anggaran daerah digunakan untuk membiayai instansi yang operasionalnya sudah dibiayai negara, sementara kebutuhan warga sendiri belum sepenuhnya terpenuhi dan kapasitas fiskal daerah masih terbatas.
IV. USULAN DAN SYARAT LAYAKNYA HIBAH DIBERIKAN
Berdasarkan kajian dan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang sehat, PAKIS mengusulkan agar hibah kepada instansi vertikal baru dapat dipertimbangkan jika memenuhi ketiga syarat berikut:
- Pertama: Seluruh pelayanan dasar masyarakat — pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan dukungan UMKM — telah terpenuhi secara memadai dan layak;
- Kedua: Kondisi fiskal daerah benar-benar sehat dan mandiri, sehingga pemberian hibah tidak mengganggu program prioritas wajib daerah maupun operasional OPD;
- Ketiga: Hibah bersifat insidental dan luar biasa — seperti penanganan bencana alam, pengamanan pemilu, atau keadaan darurat lainnya — bukan menjadi pos anggaran rutin tahunan.
V. PENUTUP DAN HARAPAN
APBD bukan sekadar dokumen angka. APBD adalah cerminan keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus terlebih dahulu menjawab pertanyaan: apakah ini yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini?
Pengawasan dari Inspektorat Daerah, BPK, APIP, maupun KPK sangat diperlukan — bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Ukuran keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari besarnya hibah yang diberikan kepada pihak lain, melainkan dari seberapa baik rakyatnya dilayani.
Karena pada hakikatnya, uang daerah adalah uang rakyat. Dan rakyatlah yang berhak menjadi penerima manfaat utamanya.
Disampaikan oleh:
Abdurrahman Tohir
Ketua Umum Lembaga Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis (PAKIS)
Penulis: Tim PAKIS
Editor: ART
PAKIS — Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis
