JAKARTA, 22 September 2026 (Lsmpakis.com) — Tuduhan luar biasa mengguncang Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Tokoh muda NU, Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang dikenal sebagai Gus Lilur, mengungkapkan adanya aliran dana ratusan miliar rupiah yang dikabarkan beredar untuk memengaruhi proses pemilihan pimpinan organisasi. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang mengedarkan dana tersebut.
Dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV, Selasa (22/9/2026), Gus Lilur menyampaikan:
“Muktamar ini juga mengurus Rais Aam, maka keperluan uangnya untuk ‘membeli’ cukup besar. Yang harus disuap: Ketua Tanfidiyah PCNU, Ketua Tanfidiyah PWNU. Yang harus dibeli suaranya: Ketua Syuriah PCNU dan Ketua Syuriah PWNU.”
DUA LAND CRUISER DARI JAKARTA — TOTAL Rp480 MILIAR
Berdasarkan informasi dari lingkaran penyidik KPK serta pengakuan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk, Gus Lilur merinci:
- Total dana yang diduga beredar mencapai Rp480 miliar
- Dibawa menggunakan dua unit Toyota Land Cruiser, ditarik dengan truk derek dari Jakarta menuju Jombang
- Sebagian — sekitar Rp300 miliar — diduga berasal dari dua institusi negara, masing-masing menyumbang Rp150 miliar
- Sisa Rp180 miliar dikabarkan berasal dari Nusron Wahid, disampaikan melalui tersangka berinisial A — yang diduga adalah Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen sekaligus orang kepercayaan Nusron Wahid
“180 miliar itu dikabarkan kreasinya NW. Iya, NW itu Nusron Wahid. Yang bercerita langsung adalah orang yang tertangkap, kepada penyidik KPK: dia mengakui membawa uang itu ke Jombang,” tegas Gus Lilur.
Dugaan ini diperkuat pula hasil forensik digital terhadap perangkat komunikasi para tersangka.
DANA DIDUGA BERASAL DARI PUNGUTAN DI LINGKUNGAN ATR/BPN
Gus Lilur meyakini uang Rp180 miliar tersebut bukan berasal dari harta pribadi Nusron Wahid, melainkan hasil pungutan di lingkungan Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN, termasuk peran makelar kasus di lingkungan kementerian tersebut:
“Nusron ini bukan anak konglomerat. Dia aktivis, jadi politisi, anggota DPR, lalu menteri. Kekayaannya bisa diukur. Kalau angkanya sudah ratusan miliar, pasti ada penyalahgunaan wewenang.”
Dana tersebut diduga dialokasikan untuk memengaruhi suara di berbagai tingkatan — dari Ketua Tanfidiyah, Syuriah, hingga pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
TANGGAPAN PAKIS: SEDIKIT MALULAH PADA UMAT, JIKA TIDAK TAKUT PADA TUHAN
Terpisah, Ketua Umum Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) menyampaikan pandangannya terkait pernyataan Gus Lilur:
“Jika klaim ini benar, maka kepada para kyai, para alim, dan para ulama yang menerima suap itu saya katakan: jika kalian tidak takut kepada Tuhan, setidaknya sedikitlah malu kepada umat — kepada warga NU Kultural yang menaruh harapan. Sebab NU adalah organisasi yang dibangun di atas kepercayaan bahwa para pemimpinnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang diklaim sebagai manusia suci. Jangan sampai harga diri yang luhur itu dijual begitu saja.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Nusron Wahid maupun pernyataan penyelidikan baru dari KPK.
Penulis : ART
PAKIS (Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis)
