JAKARTA, 10 NOVEMBER 2026 (Lsmpakis.com) — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat menahan diri dari spekulasi terkait isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan DPR akan menunggu pernyataan resmi sebelum mengambil sikap terhadap kabar yang sedang ramai beredar di tengah masyarakat.
“Ya, selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Isu pengunduran diri Gibran muncul bersamaan dengan kabar pertemuan antara putra sulung Presiden ke‑7 Joko Widodo itu dengan Presiden Prabowo Subianto, yang disebut‑sebut turut membahas kemungkinan Gibran melepaskan jabatan Wakil Presiden ke‑14. Meski begitu, Puan menegaskan bahwa setiap proses pengunduran diri Wakil Presiden harus dilaksanakan sesuai prosedur ketatanegaraan yang berlaku di DPR. Ia pun menolak untuk membahas berbagai skenario yang belum pasti terjadi.
“Kita jangan berandai‑andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal‑hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ucapnya.
Di sisi lain, Puan mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan adanya sejumlah anggota dewan yang menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Penindaklanjuti usulan tersebut baru akan dibahas setelah pembukaan masa sidang. Pimpinan DPR akan terlebih dahulu menyerap masukan dari fraksi‑fraksi, komisi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), serta seluruh anggota DPR.
“Ya kami memang sudah menerima laporan [HMP] tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” sebut Puan.
Ia menegaskan setiap langkah yang diambil DPR harus sepenuhnya mengacu pada Undang‑Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
“Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegas Ketua DPR.
Berita ini perlu dibedakan antara isu pengunduran diri yang masih bersifat kabar yang belum terkonfirmasi, dengan usulan Hak Menyatakan Pendapat yang sudah diterima laporannya oleh pimpinan DPR. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan hanya mengonsumsi informasi resmi dari lembaga‑lembaga negara yang berwenang.
Penulis : Anggri
Editor : ART
