JAKARTA, Lsmpakis.com — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Mahfud MD, menyoroti secara serius kasus keracunan massal yang menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, penanganan kasus ini tidak boleh sekadar berupa teguran atau formalitas belaka, melainkan sudah masuk ranah pidana karena mengancam keselamatan dan nyawa masyarakat.
Menurut penilaiannya, kelemahan penindakan terhadap penyedia layanan maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lalai menjadi akar masalah yang mendesak untuk dibenahi. Pembiaran tanpa proses hukum yang transparan dan tegas justru akan memicu risiko keracunan yang lebih luas di masa mendatang.
PANGKAL MASALAH: KONTRAK SENTRALISTIK BERNILAI RATUSAN MILIAR RUPIAH
Mahfud menganalisis bahwa persoalan mendasar bermula dari sistem kontrak yang sentralistik dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Satu unit dapur SPPG dipaksa melayani sekitar 2.000 porsi per hari — angka yang dinilai jauh melebihi kapasitas riil di lapangan. Kondisi ini diibaratkan seperti menggelar hajatan besar tanpa henti, yang sangat sulit menjamin standar kebersihan, higienitas, dan keamanan pangan.
USULAN SOLUSI: PUTUS KONTRAK, GANTI RUGI, DAN SISTEM TERBUKA
Sebagai jalan keluar, Mahfud mendorong pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengurangi risiko finansial sekaligus memperbaiki tata kelola:
- Memutus kontrak yang bermasalah dan berjalan keliru;
- Menyelesaikan tuntutan ganti rugi secara hukum;
- Melakukan pemilihan vendor secara terbuka dan transparan;
- Mengubah sistem distribusi menjadi terdesentralisasi berbasis desa;
- Memperkuat pengawasan higienitas dan keamanan pangan agar mutunya terjamin.
Mahfud mengingatkan, jika perbaikan mendasar tidak segera dilakukan, maka keracunan massal pada program strategis nasional ini akan terus berulang dan justru menjadi bencana besar bagi masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh negara.
PAKIS SEPENDAPAT: PROGRAM MULIA HARUS DIBENAHI DASARNYA
Menyikapi gagasan tersebut, Ketua Umum Lembaga Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS), Abdurrahman Tohir, menyampaikan dukungan penuh dan pandangan senada.
“Kami sependapat dan setuju sepenuhnya dengan pola pemikiran serta solusi yang diberikan oleh Prof. Dr. Mahfud MD. Program MBG sejatinya adalah program mulia, lahir dari kepedulian negara hadir menjawab persoalan gizi anak bangsa. Namun semangat mulia ini harus disertai tata kelola yang tepat agar manfaatnya sampai utuh kepada yang berhak,” ujar Abdurrahman Tohir.
USULAN KONKRET: BERBASIS SEKOLAH DAN DESA — LEBIH TEPAT SASARAN
PAKIS melengkapi usulan tersebut dengan menegaskan bahwa model pelaksanaan program harus diubah menjadi berbasis sekolah dan berbasis desa, bukan terpusat pada dapur besar yang melayani ribuan porsi:
“Solusi yang paling tepat adalah program ini dijalankan berbasis sekolah maupun berbasis desa. Setiap desa paling mengetahui anak-anak mana dan siapa yang benar-benar membutuhkan makanan bergizi gratis. Dengan demikian, bantuan tidak meleset, anggaran lebih efisien, dan potensi penyimpangan dapat ditekan seminimal mungkin.”
KANTIN SEKOLAH SEBAGAI UJUNG TOMBAK — TIDAK MENGGANGGU KEGIATAN BELAJAR
Lebih lanjut, Abdurrahman Tohir menjelaskan bahwa pemberian makanan bergizi dapat memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada:
“Jika program ini berbasis sekolah, kita bisa memberdayakan kantin-kantin sekolah yang telah ada. Penyajiannya pun dapat dilakukan pada saat jam istirahat, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Ini jauh lebih sederhana, tidak membengkakan biaya, dan transparan.”
KEUNGGULAN MODEL TERDESENTRALISASI: EFISIEN, MINIM PENYIMPANGAN, DIAWASI LANGSUNG OLEH MASYARAKAT
Dengan model terdesentralisasi berbasis sekolah dan desa, pengawasan menjadi jauh lebih mudah dilakukan oleh warga sekitar:
- Anggaran lebih hemat dan tidak membengkak;
- Penerima manfaat lebih tepat sasaran;
- Risiko penyimpangan, pemotongan, maupun manipulasi berkurang drastis;
- Kualitas dan kebersihan makanan lebih terjamin karena dikelola oleh lingkungan sekitar yang saling mengenal;
- Tidak mengganggu jam pelajaran sekolah.
USULAN TAMBAHAN: TINGKATKAN KESEJAHTERAAN ORANG TUA SEBAGAI SOLUSI UTAMA
Abdurrahman Tohir juga menambahkan pandangan yang lebih mendasar dan strategis:
“Saya lebih setuju lagi apabila pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan maupun pendapatan para orang tua. Hal itu jauh lebih baik daripada sekadar memberikan makan bergizi. Apabila para orang tua sejahtera dan berpenghasilan cukup, maka secara otomatis mereka akan mampu menyediakan makanan yang jauh lebih bergizi dibandingkan makanan yang selama ini diberikan kepada anak-anak kita. Orang tua lebih memahami kebutuhan anaknya sendiri, serta setiap orang tua pasti akan berbuat yang terbaik untuk anak-anaknya.”
KESIMPULAN: SEPENUHNYA SELARAS DENGAN GAGASAN MAHFUD MD
“Jadi, kami dari PAKIS sangat sependapat dan setuju dengan pendapat Prof. Mahfud MD agar program MBG diubah sistemnya menjadi berbasis desa maupun berbasis sekolah. Semoga perubahan ini segera diwujudkan agar program mulia ini benar-benar terasa manfaatnya bagi anak-anak yang membutuhkan, tanpa terhambat birokrasi yang rumit dan rentan penyimpangan,” tutup Abdurrahman Tohir.
(ART)
