JAKARTA, 4 Oktober 2026 (Lsmpakis.com) — Ketua Umum Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis (PAKIS) menyampaikan rekomendasi sekaligus usulan terbuka kepada Pemerintah Republik Indonesia menyusul pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden yang beranggotakan 26 orang. Jika presiden membentuk dewan pertimbangan dengan jumlah besar dan digaji dari uang negara, maka pola yang sama hendaknya diterapkan secara seragam ke seluruh jenjang pemerintahan.
“Konsistensi menuntut hal demikian,” tegas Ketua Umum PAKIS. “Apabila Presiden memiliki Dewan Pertimbangan Presiden, maka Gubernur wajib memiliki Dewan Pertimbangan Gubernur, Bupati dan Wali Kota wajib memiliki Dewan Pertimbangan Daerah, hingga Kepala Desa pun sepatutnya membentuk Dewan Pertimbangan Desa — semuanya diangkat sebanyak-banyaknya, sama seperti yang dilakukan di tingkat pusat, dan semuanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Daerah.”
Pernyataan ini bukan mendesak penambahan jabatan, melainkan menyoroti ketimpangan yang terjadi: jika di puncak struktur negara dibuka ruang seluas-luasnya untuk menampung tokoh-tokoh di lingkaran kekuasaan dengan penghasilan dari anggaran rakyat, maka tidak adil jika jenjang di bawahnya tidak diperlakukan dengan ukuran yang sama. Aturan harus berlaku merata — dari Istana hingga balai desa.
Namun di sisi lain, PAKIS mengingatkan bahwa logika ini membawa konsekuensi yang tak boleh diabaikan. Penggandaan dewan pertimbangan di setiap tingkatan pemerintahan berarti menggandakan beban anggaran. Setiap kursi yang diisi adalah biaya yang ditanggung rakyat. Maka pertanyaan yang tak terelakkan muncul: apakah rakyat benar-benar membutuhkan ratusan bahkan ribuan dewan penasihat yang digaji, atau justru membutuhkan pelayanan yang sederhana, cepat, dan tepat sasaran?
“Kami mengajukan ini bukan untuk menambah jumlah jabatan, melainkan untuk menunjukkan betapa beratnya beban yang akan dipikul jika pola ini ditiru ke mana-mana,” tambah Ketua Umum PAKIS. “Anggaran bukan tak terbatas. Uang rakyat bukan harta yang tak ada habisnya. Jika setiap jenjang memiliki dewan pertimbangan besar, maka yang paling dirugikan justru mereka yang paling jauh dari kursi kekuasaan: petani, nelayan, buruh, dan rakyat kecil.”
Oleh karena itu, PAKIS mengajak seluruh elemen bangsa untuk menimbang dengan jernih: apakah negeri ini makin kuat karena banyaknya dewan pertimbangan, atau makin kuat karena pelayanan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat?
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum LSM PAKIS
