JAKARTA, 11 NOVEMBER 2026 — Lembaga Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis (Lsmpakis.com) mengeluarkan kajian analisis independen menyikapi berlangsungnya sidang Hak Mendengarkan Pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat RI yang menampung aspirasi dari berbagai anggota dan fraksi terkait polemik yang melilit Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam kajiannya, Ketua Umum LSM PAKIS menilai posisi Wakil Presiden saat ini berada dalam situasi dilematis dengan dua opsi penyelesaian utama, yaitu pengunduran diri secara sukarela ataupun proses pemakzulan. Meskipun demikian, PAKIS menegaskan dengan tegas bahwa kedua jalur tersebut wajib dilaksanakan melalui seluruh tahapan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang‑Undang Dasar 1945.
“Posisi Wakil Presiden saat ini berada pada titik dilematis. Ada dua opsi yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu mundur secara sukarela ataupun dimakzulkan. Apa pun pilihan yang ditempuh, semuanya harus tetap berjalan melalui prosedur, regulasi, serta rangkaian sidang‑sidang konstitusional di DPR RI dan lembaga negara berwenang, bukan tindakan sepihak maupun tekanan semata,” pernyataan resmi Ketua Umum LSM PAKIS.
Dinamika Sidang Hak Mendengarkan Pendapat DPR RI
Sidang Hak Mendengarkan Pendapat yang sedang berjalan merupakan ruang parlemen untuk menampung berbagai pandangan, masukan, dan aspirasi dari para anggota serta fraksi DPR RI. PAKIS menekankan, sidang tersebut adalah tahap awal penampungan aspirasi, bukan keputusan akhir pemakzulan terhadap Wakil Presiden.
Seluruh alur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur secara rinci dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, mencakup usulan di DPR, proses pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Rekomendasi dan Imbauan LSM PAKIS
- Kepada seluruh elemen bangsa untuk tetap tenang, menjaga stabilitas nasional, dan menghormati setiap tahapan proses ketatanegaraan.
- Masyarakat agar selektif menerima informasi, menolak hoaks, serta hanya merujuk pada pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang.
- Seluruh lembaga negara agar menjalankan tugas dan kewenangannya secara adil, transparan, dan berkeadilan sesuai peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
CATATAN KAJIAN PAKIS
Dokumen ini merupakan hasil analisis independen LSM PAKIS, bukan pendapat hukum resmi maupun keputusan lembaga negara. Keseluruhan keputusan hukum dan ketatanegaraan sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga peradilan, DPR, MK, serta MPR RI.
Diterbitkan Oleh: LSM PAKIS (Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis)
Sumber: Rilis Resmi LSM PAKIS
Tanggal: 11 November 2026
 mengeluarkan kajian analisis independen menyikapi berlangsungnya sidang Hak Mendengarkan Pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat RI yang menampung aspirasi dari berbagai anggota dan fraksi terkait polemik yang melilit Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.){kind=link}