JAKARTA, 21 September 2026 (Lsmpakis.com) — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pendidikan di SD, SMP, SMA, hingga universitas negeri harus gratis, disambut jawaban yang menarik dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: sebenarnya sudah gratis. Namun di lapangan, kenyataan berbicara lain — dan itulah yang menjadi celah utama persoalan.
PRESIDEN TEGASKAN, MENTERI KONFIRMASI
Dalam pidato HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, Prabowo menegaskan akan segera menggelar rapat terbatas untuk memastikan pendidikan negeri benar-benar dapat diakses tanpa biaya, dengan pendanaan dari efisiensi anggaran dan pemberantasan kebocoran yang selama ini diduga korupsi.
Merespons hal itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan:
“TK, SD, SMP, SMA, SMK negeri saat ini sudah gratis. Sekolah sudah menerima BOS dan PIP bagi yang kurang mampu.”
Secara aturan, memang benar — tidak ada pungutan resmi SPP. Namun di sinilah letak jurang antara kebijakan tertulis dan kenyataan yang dirasakan rakyat.
“SUDAH GRATIS” VERSUS “MASIH MEMBAYAR“
Menteri menyebut BOS dan PIP sudah menutup kebutuhan. Tetapi publik bertanya:
- SPP resmi memang sudah tidak ada — tapi pungutan lain tetap muncul: iuran kegiatan, buku, seragam, wisuda, renovasi, sumbangan sukarela yang ternyata wajib
- BOS ada — tetapi jumlahnya belum menutup seluruh kebutuhan operasional, sehingga sekolah mencari jalan lain
- PIP membantu — tetapi tidak semua anak yang membutuhkan terjangkau, dan proses pencairannya sering terlambat
Jadi “gratis” versi aturan belum tentu sama dengan “gratis” versi warga yang mengantar anak ke sekolah setiap hari.
TIGA PERTANYAAN YANG TETAP MENGGANTUNG
PAKIS menilai, pernyataan Menteri belum menjawab hal-hal mendasar:
- Jika sudah sepenuhnya gratis, mengapa masih ada pungutan di banyak sekolah?
Apakah ini sekadar penyimpangan oknum, atau memang alokasi dana belum cukup sehingga sekolah “dipaksa” mencari tambahan? - Apakah “gratis” hanya berarti bebas SPP, atau bebas dari SEMUA biaya terkait pendidikan?
Bagi rakyat, biaya seragam, transportasi, makan, dan kegiatan sekolah adalah beban nyata yang tak kalah berat dari SPP. - Bagaimana dengan jenjang perguruan tinggi?
Mendikdasmen berbicara di lingkupnya saja — sedangkan janji Presiden mencakup universitas negeri. Skema BPP-PBB dan KIP-Kuliah memang ada, tetapi biaya hidup dan biaya lain masih menjadi beban berat bagi banyak keluarga.
GRATIS YANG BENAR-BENAR GRATIS
Prabowo menyebutkan sumber pendanaan dari efisiensi dan pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Ini justru mengingatkan: selama anggaran pendidikan masih bocor ke kantong-kantong korupsi, maka rakyatlah yang tetap menutup kekurangannya dari saku sendiri.
PAKIS berpendapat:
Gratis bukan sekadar mencoret nama SPP dari daftar pungutan. Gratis berarti setiap anak bisa masuk, belajar, dan lulus tanpa keluarganya terbebani biaya apa pun — baik resmi maupun tidak resmi.
Jika Presiden benar-benar ingin mewujudkannya, maka tidak cukup sekadar menyatakan keinginan. Diperlukan:
- Audit menyeluruh kebutuhan riil setiap sekolah
- Penjaminan anggaran yang cukup dan tepat waktu
- Pengawasan ketat terhadap setiap pungutan di sekolah
- Sanksi tegas bagi yang masih memungut dengan alasan apa pun
KESIMPULAN: JANJI HARUS DIJEMPUT DI LAPANGAN
Pertanyaan sederhana untuk kita semua:
Apakah di daerah Anda, sekolah negeri sudah benar-benar tidak memungut biaya apa pun?
Jawaban rakyat di lapangan itulah ukuran keberhasilan kebijakan ini — bukan penjelasan di ruang pers.
PAKIS — Pusat Analisa Kajian Informasi Strategisp
