BANGKALAN, 21 Oktober 2026 (Lsmpakis.com) — Seiring dengan terjalinnya nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan investor dari Tiongkok dan pihak lainnya, muncul harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Lembaga Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis (PAKIS) menyambut baik langkah tersebut, sekaligus menyampaikan kajian realistis dan rekomendasi strategis agar peluang ini tidak sekadar berhenti di atas kertas.
I. OPTIMISME YANG DIDASARKAN PADA POTENSI NYATA
Secara geografis, posisi Kabupaten Bangkalan sangat strategis — berada di pintu masuk Pulau Madura, berhadapan langsung dengan kawasan industri dan pelabuhan di Surabaya serta Gresik. Semua hal ini membuat Bangkalan memiliki potensi yang sangat layak untuk dikembangkan sebagai kawasan penyangga industri, logistik, maupun pariwisata.
“Kita tetap optimis dan yakin bahwa investor akan masuk ke Bangkalan. Secara teori dan peta lokasi, semuanya memungkinkan. Namun kita harus bicara secara realistis dan rasional — optimisme harus diiringi dengan kesiapan yang nyata, bukan sekadar harapan,” ujar Abdurrahman Tohir, Ketua Umum Lembaga PAKIS.
II. TANTANGAN UTAMA: LAHAN SIAP PAKAI MASIH JAUH DARI HARAPAN
Tantangan terbesar yang kerap menjadi alasan investor ragu untuk masuk adalah ketersediaan lahan yang siap digunakan. Selama ini yang ditawarkan lebih banyak berupa “gelondongan mentah” — wilayah yang dinilai berpotensi, namun belum ada kepastian penguasaan lahannya.
Seorang investor tentu berpikir dengan logika bisnis: investasi berorientasi pada keuntungan dan kepastian waktu. Jika pembebasan lahan memakan waktu bertahun-tahun, biaya akan membengkak dan risiko meningkat. Hal ini bukan sekadar masalah aturan perundang-undangan, melainkan juga realitas sosial dan kultur di masyarakat Bangkalan.
Pengalaman menunjukkan bahwa pembebasan lahan di Bangkalan — terutama untuk areal luas — jarang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Padahal investor membutuhkan kepastian kapan mereka dapat mulai membangun dan beroperasi.
III. REKOMENDASI STRATEGIS: PEMERINTAH HARUS MEMILIKI STOK LAHAN SIAP PAKAI
Abdurrahman Tohir menegaskan bahwa pola lama — menunggu investor datang baru kemudian berurusan dengan pembebasan lahan — harus diubah.
“Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus mulai membangun stok lahan yang benar-benar siap investasi — lahan yang sudah sepenuhnya berada dalam penguasaan pemerintah, bebas sengketa, dan siap ditawarkan kepada investor. Ibarat penjual, tidak mungkin kita menawarkan barang yang belum kita miliki,” tegasnya.
Sampainya saat investor datang, pemerintah tinggal menawarkan lahan yang sudah siap — bukan menjanjikan akan membebaskan lahan yang belum jelas statusnya.
IV. KAJI ULANG PENGUASAAN LAHAN PT SEMEN INDONESIA DAN PKHI: PELUANG BESAR YANG TERBENGKALAI
Salah satu poin penting dalam kajian PAKIS adalah perlunya pemerintah mengkaji ulang penguasaan lahan oleh PT Semen Indonesia dan PKHI di wilayah Bangkalan.
Sejarah mencatat bahwa masyarakat Bangkalan telah melepaskan tanahnya dengan harapan lahan tersebut akan dijadikan kawasan industri yang membuka lapangan pekerjaan. Namun hingga puluhan tahun berlalu, sebagian besar lahan tersebut belum terealisasi sesuai komitmen awal. Masyarakat telah berkorban, namun janji pembangunan kawasan industri belum terwujud secara nyata.
Rekomendasi PAKIS:
Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu melakukan langkah strategis untuk mengkaji ulang status dan pemanfaatan lahan yang dikuasai oleh PT Semen Indonesia maupun PKHI. Jika dalam kurun waktu puluhan tahun belum diwujudkan sesuai peruntukan semula, perlu diteliti: apakah perpanjangan haknya masih layak diberikan? Apakah ada opsi pengembalian sebagian lahan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan ditawarkan kepada investor baru yang saat ini sedang berminat masuk ke Bangkalan?
Lahan yang sudah dikuasai puluhan tahun ini memiliki keunggulan: lokasinya sudah jelas, luasnya signifikan, dan jika dapat dialihfungsikan, pemerintah tidak perlu memulai dari proses pembebasan yang panjang dan sulit.
“Kehadiran investor baru, termasuk yang dari Tiongkok, bisa menjadi momentum sekaligus alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk menata ulang pemanfaatan aset strategis yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Jangan sampai janji lama tidak terpenuhi, sementara peluang baru juga terlewatkan karena kita belum siap menyediakan lahan,” pungkas Abdurrahman Tohir.
Disampaikan oleh:
Abdurrahman Tohir
Ketua Umum Lembaga Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis (PAKIS)
Lsmpakis.com
Analisis, Kajian, Informasi Strategis
