Mahfud MD Desak Dugaan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Diproses ke Ranah Pidana
JAKARTA, 12 NOVEMBER 2026 (Lsmpakis.com) – Sorotan publik terhadap dugaan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA semakin memuncak. Tokoh publik Mahfud MD menegaskan perkara dugaan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan melalui mekanisme pembatalan administratif, melainkan harus dilanjutkan ke proses pidana. Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa peran KPU serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam perkara ini.
Sejalan dengan desakan Mahfud MD, Ketua Umum Lembaga Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis (PAKIS), Abdurrahman Tohir, menyampaikan hasil kajian hukum lembaganya. Menurut kajian PAKIS, dugaan pemakaian dokumen ijazah palsu untuk memenuhi syarat jabatan merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Artinya, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan langsung membuka penyelidikan tanpa harus menunggu laporan aduan dari korban tertentu.
“Kepolisian dan Kejaksaan RI sudah memiliki dasar kewenangan untuk bertindak secara mandiri. Masyarakat, LSM, media massa, maupun lembaga negara seperti BKN tetap berhak menyampaikan laporan disertai bukti‑bukti pendukung kepada aparat penegak hukum,” ujar Abdurrahman Tohir.
Abdurrahman Tohir selanjutnya merinci sejumlah dasar hukum yang menjadi acuan penanganan perkara dugaan pemakaian dokumen palsu. Pertama, Pasal 263 ayat 2 KUHP yang mengatur perbuatan memakai surat palsu seolah‑olah dokumen asli dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Kedua, Pasal 266 ayat 2 KUHP mengenai pemakaian akta otentik palsu dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara. Ketiga, Pasal 69 Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pemakaian ijazah palsu untuk syarat menduduki jabatan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda senilai Rp500 juta.
Sementara itu, Pasal 52 Undang‑Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 mengatur sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN yang terbukti memakai ijazah palsu. Sanksi administrasi ini berjalan terpisah dan tidak menggantikan proses penuntutan pidana yang dapat dijalankan oleh aparat penegak hukum.
Ketua Umum PAKIS menjelaskan alasan perbuatan dugaan tersebut dikategorikan delik biasa, karena kerugian yang ditimbulkan tidak hanya menimpa perorangan, melainkan merugikan kepentingan umum serta kepentingan negara. Terdapat tiga bentuk kerugian utama, yaitu syarat kualifikasi jabatan terpenuhi lewat dokumen yang tidak sah, negara mengeluarkan dana dari uang rakyat untuk membayar gaji pejabat yang tidak memenuhi persyaratan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara negara.
PAKIS juga mencantumkan preseden penanganan kasus serupa di Indonesia. Pada tahun 2021, kasus dugaan ijazah palsu Bupati Sabu Raijua langsung diproses Bareskrim Polri dan pejabat bersangkutan dicopot oleh Mendagri tanpa menunggu laporan aduan. Selain itu, sejumlah kasus Anggota DPRD dan Kepala Desa yang terjerat perkara dokumen pendidikan palsu juga telah diproses Kejaksaan setelah menerima laporan dari masyarakat.
Secara umum, alur penanganan perkara dimulai dengan penyampaian laporan ke Kepolisian atau Bareskrim yang dilengkapi bukti awal berupa salinan dokumen serta surat keterangan keabsahan dokumen dari lembaga pendidikan terkait. Selanjutnya aparat penegak hukum melakukan verifikasi ke Dikti maupun PDDIKTI untuk mengecek nomor registrasi dan status terdaftar dokumen pendidikan. Apabila terbukti dokumen tidak sah, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan pencopotan jabatan, lalu perkara dilanjutkan ke tahap persidangan di pengadilan.
PAKIS menyampaikan tiga catatan hukum penting. Pertama, subjek yang dapat diproses pidana adalah pengguna dokumen palsu, tidak terbatas hanya kepada pembuat dokumen palsu. Kedua, terdapat perbedaan perkara: apabila dokumen secara fisik asli namun diperoleh melalui kecurangan atau manipulasi, perkara masuk ke kategori pemalsuan dokumen dengan pasal yang berbeda. Ketiga, masa kadaluarsa penuntutan pidana adalah dua belas tahun sejak dokumen dipakai. Meskipun melewati batas kadaluarsa pidana, sanksi administrasi berupa pencabutan gelar serta hak‑hak jabatan tetap dapat dijatuhkan.
Abdurrahman Tohir menambahkan konsekuensi lanjutan apabila perkara telah mendapatkan putusan pengadilan yang inkracht (berkekuatan hukum tetap) dan dinyatakan terbukti bersalah. Dalam kondisi tersebut, status pemberhentian yang dijatuhkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Dampaknya, pihak bersangkutan berpotensi kehilangan seluruh hak keuangan dan fasilitas sebagai mantan Wakil Presiden.
“Hak‑hak yang hilang meliputi uang pensiun, tunjangan, biaya perawatan kesehatan, rumah kediaman, kendaraan negara beserta pengemudinya. Ketentuan hak keuangan dan administratif Presiden, Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden diatur di dalam Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 1978,” pungkas Abdurrahman Tohir.
PAKIS meminta DPR RI, Kejaksaan RI, beserta seluruh jajaran penegak hukum untuk menjalankan tugas, fungsi, sumpah serta janji jabatan secara independen, profesional, dan transparan demi terwujudnya penegakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.
CATATAN REDAKSI
Perlu ditegaskan, berita ini memuat hasil kajian hukum terhadap dugaan perkara. Seluruh unsur kesalahan harus dibuktikan secara sah di dalam persidangan pengadilan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Penulis : Anggri
Editor : ART
PAKIS – Pusat Analisis Kajian Infornasi Strategis
 – Sorotan publik terhadap dugaan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA semakin memuncak. Tokoh publik Mahfud MD menegaskan perkara dugaan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan melalui mekanisme pembatalan administratif, melainkan harus dilanjutkan ke proses pidana. Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa peran KPU serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam perkara ini.){kind=link}