Fenomena Oknum Jurnalis Berlagak Tim Audit di Bangkalan, LSM PAKIS Minta Jaga Batas Fungsi Kontrol Sosial dan Kewenangan Audit Resmi

Bangkalan, 18 November 2026 (Lsmpakis.com) – LSM PAKIS mencatat dengan cermat maraknya fenomena oknum jurnalis yang bersikap seolah‑olah sebagai tim audit, di mana praktik tersebut banyak terjadi di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Ketua Umum LSM PAKIS, Abdurrahman Tohir, menyampaikan pernyataan resmi terkait hal tersebut.

“LSM PAKIS menegaskan terlebih dahulu, kami sangat mendukung fungsi kontrol sosial yang diemban oleh pers. Jurnalis memiliki hak untuk melakukan investigasi serta mengungkap dugaan penyimpangan terkait anggaran, kebijakan, program, hingga kinerja instansi di wilayah Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan publik,” ujar Rahman.

Ia menekankan adanya batas tegas yang wajib dijaga seluruh elemen pers, yakni bahwa investigasi jurnalistik tidak sama dengan pelaksanaan audit resmi. Kewenangan untuk melaksanakan audit serta menetapkan temuan kesalahan secara sah menjadi ranah lembaga berwenang, yaitu Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beserta tim audit resmi yang telah ditetapkan secara hukum. Di sinilah titik penyimpangan yang menjadi sorotan LSM PAKIS.

“Kami mengamati sejumlah kasus di Bangkalan, di mana oknum yang mengatasnamakan jurnalis bertindak layaknya tim audit, langsung membuat kesimpulan akhir dan melakukan penghakiman publik sebelum data terverifikasi secara menyeluruh, bahkan kerap tidak melakukan konfirmasi layak kepada pihak instansi yang dilaporkan. Praktik ini berpotensi melanggar ketentuan kode etik jurnalistik,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan kritik bahwa ketika fungsi kontrol sosial berubah menjadi penghakiman publik, dampaknya sangat merugikan. Selain berpotensi mengacaukan proses pemeriksaan yang sedang dijalankan tim audit resmi Pemkab Bangkalan, hal itu juga menimbulkan persepsi keliru di kalangan masyarakat serta merusak kredibilitas sistem pengawasan publik yang seharusnya menjadi tujuan bersama.

“Kami tidak menuduh seluruh jurnalis yang bertugas di Bangkalan. Sebagian besar rekan‑rekan jurnalis tetap bekerja secara profesional dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dalam menjalankan fungsi pengawasan,” jelasnya.

LSM PAKIS pun menyampaikan sejumlah imbauan kepada berbagai pihak:
1. Kepada Dewan Pers: Diminta untuk memantau dan memproses dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik atas kasus‑kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangkalan;
2. Kepada para jurnalis: Agar senantiasa memisahkan tugas investigasi jurnalistik dengan kewenangan audit, menyajikan laporan berita yang berimbang, serta memuat konfirmasi dari pihak yang menjadi objek laporan;
3. Kepada tim audit resmi Pemkab Bangkalan: Tetap menjalankan tugas pemeriksaan secara transparan dan terbuka terhadap masukan serta temuan yang disampaikan oleh pers maupun LSM;
4. Kepada masyarakat: Agar mampu membedakan laporan hasil investigasi jurnalistik yang bersifat dugaan dengan hasil audit resmi yang telah terverifikasi oleh lembaga berwenang.

Di akhir pernyataannya, Rahman menyampaikan prinsip LSM PAKIS bahwa pers, LSM, dan tim audit resmi harus bersinergi. Pers dan LSM berperan mengangkat dugaan penyimpangan ke ruang publik, sedangkan tim audit berwenang melakukan pemeriksaan mendalam dan mengeluarkan kesimpulan resmi. “Jangan sampai tugas pengawasan yang mulia berubah menjadi praktik penghakiman publik,” pungkasnya.

Penulis : Tim Analis LSM PAKIS
Editor : ART
PAKIS – Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait :

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Populer Minggu ini